SODIK MUDJAHID

Nama Lengkap DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc  
Nama tanpa gelar SODIK MUDJAHID  
Foto foto SODIK MUDJAHID Klik di foto untuk foto yang lebih besar
Data Anggota DPR 2019
Nama Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc.
Daerah Pemilihan JAWA BARAT I
Fraksi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
Komisi Badan Legislasi
Komisi II
Foto
Tautan Situs DPR  
Tautan Wikidpr  

Data Calon Anggota Legislatif 2019
Jenis Pemilihan Pemilu Calon Anggota DPR
Daerah Pemilihan JAWA BARAT I
Nama Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc
Nama Partai PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
Jenis Kelamin Laki-Laki
No Urut 1
Nama Kabupaten Asal KOTA BANDUNG
Tautan di KPU https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/155344
Foto -
Data Detail Calon Legislatif 2019
No Urut 1
Gelar Akademis Depan Dr. Ir
Gelar Akademis Belakang M.Sc
Nama Lengkap H. SODIK MUDJAHID
Tempat Lahir KOTA BANDUNG
Tanggal Lahir 02-08-1957
Jenis Kelamin Laki-Laki
Agama Islam
Status Perkawinan Sudah Menikah
Alamat JL. IR.H. JUANDA NO. 285 BANDUNG
Pendidikan S3
Pekerjaan DOSEN
Status Khusus Tidak Ada
Motivasi 1. TURUT MEMBESARKAN GERINDRA SEBUAH PARTAI YANG JELAS IDEOLOGI SERTA PLATFORM VISI MISI DAN AKSINYA MENJADI PARTAI TERBESAR DI INDONESIA. 2. MENJADIKAN KETUA UMUM GERINDRA PRABOWO SUBIANTO MENJADI PRESIDEN DAN MENJADI BAPAK BANGSA. 3. MENJADIKAN PAK PRABOWO EKSIS SEBAGAI TOKOH DUNIA.
Target/Sasaran 1. MENJADIKAN GERINDRA SEBAGAI FRAKSI TERBESAR KEDUA DI PARLEMEN DENGAN KURSI 150 PADA TAHUN 2019-2024. FRAKSI GERINDRA EKSIS DI PARLEMEN DALAM MELAKSAMAKAN 3 FUNGSI UTAMA, KARENA ANGGOTA YANG BERMUTU DAN KOMIT KEPADA PARTAI DAN BANGSA. 3. MEMBUAT UU DAN ANGGARAN YANG PRO RAKYAT SESUAI UUD 19945 TERUTAMA DALAM BIDANG EKONOMI. 4. MENINJAU REVISI UUD 19945 AGAR LEBIH KOMIT KEPADA RAKYAT DAN PRIBUMI.

Data Anggota DPR 2014
Provinsi / Dapil Jabar I 
Partai Partai Gerindra
Status Aktif
Catatan

Data Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat 2014
Provinsi / Dapil JAWA BARAT / 1
Jenis Kelamin L
Partai Partai Gerakan Indonesia Raya
Urutan 1
Kabupaten / Kota tempat tinggal calon KOTA BANDUNG
Tanggal Lahir  

Data Social Media
Blog  
Facebook
Twitter
Wikipedia
Artikel
No Judul URL    
1 Sodik Mudjahid http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef7df

Artikel Terkait

No Judul
1 Anggota DPR: Pembahasan revisi UU Otsus Papua harus komprehensif
2 DPR pantau persiapan haji di tanah suci
3 Menteri Agama Jumatan bersama demonstran
4 Anggota Komisi II DPR minta Presiden segera tetapkan pengganti Wahyu
5 Anggota DPR: usut terompet berbahan Al Quran
6 DPR rekomendasikan penyebaran pemondokan jemaah semakin diperkecil
7 Komisi VIII DPR dan Kemenag sepakati biaya haji sebesar Rp33.962.500
8 DPR minta pemerintah berdayakan KBIH
9 Komisi VIII DPR setujui pemberian uang muka untuk pemondokan
10 Biaya haji berpeluang turun 600 dolar AS
11 Panja BPIH DPR telusuri pola kontrak penerbangan
12 Kemarin, vlog Jokowi potong rambut hingga Emil kunjungan kerja Eropa
13 Timwas DPR minta Gugus Tugas perbanyak rapid test COVID-19
14 Komisi II: Prioritaskan tenaga honorer lama jadi PNS
15 Komisi VIII apresiasi Madrasah Aliyah Model Manado
16 Keppres penurunan biaya haji agar segera diterbitkan
17 Menag: tender penyediaan fasilitas haji sulit dilakukan
18 Pemerintah kebut pembahasan RUU Penanggulangan Bencana
19 Komisi VIII DPR Tinjau MAN IC Palu
20 Pemerintah dan DPR harus perhatikan natal dan tahun baru
21 F-Gerindra usulkan judul RUU TPKS hilangkan kata "kekerasan"
22 DPR hargai kesiapan petugas dan peningkatan layanan haji
23 BKN: Tak ada pengangkatan otomatis honorer menjadi PNS/PPPK
24 Legislator apresiasi MUI sikapi disertasi pernikahan nonmarital
25 Anggota DPR: Kejaksaan punya dasar tolak CPNS LGBT
26 Gerindra menilai revisi UU Pemilu ganggu stabilitas demokrasi
27 Fraksi Gerindra panggil kader pengusul RUU Ketahanan Keluarga
28 Paripurna DPR setujui susunan keanggotaan Pansus RUU Otsus Papua
29 Menag diminta gunakan pendekatan dialog edukatif tahan radikalisme
30 Jangan lagi ada bus jemaah mogok
31 Menko PMK pastikan akan bahas RUU ketahanan keluarga
32 Patuhi putusan MK, Gerindra tak usung mantan pengguna narkoba
33 F-NasDem: RUU Ketahanan Keluarga tidak perlu
34 Pasca-OTT KPK, anggota DPR: KPU "bersihkan" jajarannya
35 Anggota Komisi II DPR minta Presiden segera tetapkan pengganti Wahyu
36 Prabowo akan kunjungi pengungsi gempa Lombok
37 Daftar 560 caleg lolos ke Senayan
38 Anggota DPR harap kalender Hijriyah dapat disusun
39 Presiden minta penanganan terorisme lebih terpadu
40 Baleg DPR tetapkan anggota Panja RUU Cipta Kerja, FPKS tak setor nama
41 Komisi VIII resmi bentuk Panja BPIH
42 PAN: tidak tertutup kemungkinan Ketua MPR bukan dari KIK
43 Legislator: hukuman mati tepat bagi pelaku pelecehan anak-anak
44 MPR-tokoh Jabar membahas empat pilar bangsa
45 Presiden minta penanganan terorisme lebih terpadu
46 Komisi VIII DPR RI pertanyakan banyak visa haji belum keluar
47 Komisi VIII DPR ingatkan pemerintah hati-hati tangani Gafatar
48 Paripurna DPR setujui susunan keanggotaan Pansus RUU Otsus Papua
49 Pemerintah dan DPR harus perhatikan natal dan tahun baru
50 Gerindra: Tiga gubernur di survei Indikator sama-sama bersepeda
51 DPR : uang muka pemondokan haji belum dibayar
52 F-Gerindra: Pelaksanaan Pilkada 2020 sudah dipertimbangkan cermat
53 Pasca-OTT KPK, anggota DPR: KPU "bersihkan" jajarannya
54 Komisi VIII kritik pernyataan Menteri Yohana
55 Tidak tertutup kemungkinan oknum DPR pelanggan prostitusi artis
56 Menko PMK pastikan akan bahas RUU ketahanan keluarga
57 F-Gerindra cenderung dukung sistem proporsional terbuka
58 Anggota DPR: Kejaksaan punya dasar tolak CPNS LGBT
59 Lestari Moerdijat: RUU Ketahanan Keluarga terlalu masuk ruang privat
60 Fraksi Gerindra panggil kader pengusul RUU Ketahanan Keluarga
61 F-NasDem: RUU Ketahanan Keluarga tidak perlu
62 Timwas DPR minta Gugus Tugas perbanyak rapid test COVID-19
63 BKN: Tak ada pengangkatan otomatis honorer menjadi PNS/PPPK
64 F-Gerindra cenderung dukung sistem proporsional terbuka
65 Anggota DPR: Pembahasan revisi UU Otsus Papua harus komprehensif
66 Gerindra: Tiga gubernur di survei Indikator sama-sama bersepeda
67 Jangan lagi ada bus jemaah mogok
68 Parlemen Indonesia dan Georgia pererat kerjasama di berbagai bidang
69 Anggota DPR harap kalender Hijriyah dapat disusun
70 Keppres penurunan biaya haji agar segera diterbitkan
71 Panja BPIH DPR telusuri pola kontrak penerbangan
72 MPR-tokoh Jabar membahas empat pilar bangsa
73 Laporan dari Mekkah - Pemerintah diminta perkuat lobi haji
74 DPR hargai kesiapan petugas dan peningkatan layanan haji
75 Komisi VIII apresiasi Madrasah Aliyah Model Manado
76 F-Gerindra: Pelaksanaan Pilkada 2020 sudah dipertimbangkan cermat
77 Anggota DPR: Tidak ada urgensi jadikan Natuna sebagai provinsi
78 Legislator: hukuman mati tepat bagi pelaku pelecehan anak-anak
79 Komisi VIII resmi bentuk Panja BPIH
80 Biaya haji berpeluang turun 600 dolar AS
81 Baleg DPR tetapkan anggota Panja RUU Cipta Kerja, FPKS tak setor nama
82 Gerindra menilai revisi UU Pemilu ganggu stabilitas demokrasi
83 Pengamat: Berat saingi Golkar bila Gerindra usul ketua MPR
84 Artikel - Tambah kuota haji, antara harapan dan ganjalan
85 Kemarin, vlog Jokowi potong rambut hingga Emil kunjungan kerja Eropa
86 Daftar 560 caleg lolos ke Senayan
87 Menag diminta gunakan pendekatan dialog edukatif tahan radikalisme
88 Legislator apresiasi MUI sikapi disertasi pernikahan nonmarital
89 Prabowo akan kunjungi pengungsi gempa Lombok
90 Menag siap jawab temuan DPR soal BPIH
91 DPR : uang muka pemondokan haji belum dibayar
92 Pemerintah kebut pembahasan RUU Penanggulangan Bencana
93 Komisi VIII DPR Tinjau MAN IC Palu
94 Komisi VIII DPR evaluasi laporan keuangan haji DIY
95 Tidak tertutup kemungkinan oknum DPR pelanggan prostitusi artis
96 Komisi VIII usulkan perubahan kurikulum manasik haji
97 Patuhi putusan MK, Gerindra tak usung mantan pengguna narkoba
98 Menteri Agama Jumatan bersama demonstran
99 Komisi VIII DPR setujui pemberian uang muka untuk pemondokan
100 DPR pantau persiapan haji di tanah suci
101 Komisi VIII DPR RI pertanyakan banyak visa haji belum keluar
102 Gerindra belum bahas kursi pimpinan di parlemen
103 DPR desak transparansi "upgrade" bus jemaah
104 Menag: tender penyediaan fasilitas haji sulit dilakukan
105 Komisi VIII DPR dan Kemenag sepakati biaya haji sebesar Rp33.962.500
106 DPR rekomendasikan penyebaran pemondokan jemaah semakin diperkecil
107 Komisi VIII DPR ingatkan pemerintah hati-hati tangani Gafatar
108 Anggota DPR: usut terompet berbahan Al Quran
109 DPR minta pemerintah berdayakan KBIH
110 Komisi VIII kritik pernyataan Menteri Yohana
111 Gerindra: COVID-19 adalah panggung kepala daerah menampilkan diri
112 Komisi VIII apesiasi program pendataan kemiskinan SIMANIS
113 Komisi II: Prioritaskan tenaga honorer lama jadi PNS
114 F-Gerindra usulkan judul RUU TPKS hilangkan kata "kekerasan"

 

 

 

Add new comment