SYARIFAH DWI MEUTIA SARI

Nama Lengkap SYARIFAH DWI MEUTIA SARI, SH  
Nama tanpa gelar SYARIFAH DWI MEUTIA SARI  
Foto foto SYARIFAH DWI MEUTIA SARI Klik di foto untuk foto yang lebih besar

Data Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat 2014
Provinsi / Dapil JAWA TIMUR / 7
Jenis Kelamin P
Profil dari situs KPU pdf/34074-syarifah-dwi-meutia-sari.pdf
Partai Partai Hati Nurani Rakyat
Urutan 4
Kabupaten / Kota tempat tinggal calon KOTA SURABAYA
Tanggal Lahir  

Data Social Media
Blog  
Facebook
Twitter
Wikipedia
Artikel
No Judul URL    

 

 

Comments

http://surabaya.tribunnews.com/2013/02/16/spindo-jatim-tukang-becak-akan...

Spindo Jatim : Tukang Becak Akan Miliki Kartu Jamsostek
Sabtu, 16 Februari 2013 15:09 WIB
Spindo Jatim : Tukang Becak Akan Miliki Kartu Jamsostek
ilustrasi tukang becak
SURYA Online, SURABAYA - Para tukang bakso, tukang becak hingga pedagang-pedagang akan memiliki kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Hal ini terwujud jika rencana DPD Serikat Pekerja Sektor Informal (Spindo) dilaksanakan.

Ketua DPD Spindo Jatim Syarifah Dwi Meutia Sari berjanji akan mewujudkan program itu dalam waktu dekat.

"Semua sudah kami program. Dan kami tidak akan membebani para pekerja sektor informal ini dengan iuran-iuran. Semuanya akan diberikan cuma-cuma," kata alumni Fakultas Hukum Unair ini, Sabtu (16/2/2013).

Disinggung mengenai masalah pendanaan, Dwi Meutia Sari mengaku akan mengandeng pihak luar termasuk pemerintah daerah setempat.

Selain tukang becak, Spindo juga akan menyasar para nelayan. Dan Meutia sudah berancang-ancang untuk pemberian bantuan sarana dan prasarana.

Meutia beralasan bahwa mereka selama ini sering luput dari perhatian pemerintah maupun swasta.

"Padahal mereka sangat mendukung perekonomian kita," pungkasnya.

http://suaramandiri.com/index.php/metro/item/424-politikus-cantik-hanura...

suaramandiri.com (Surabaya) - Pemilihan umum (Pemilu) legislatif memang masih setahun lagi. Tetapi banyak sosok calon wakil rakyat yang memiliki potensi untuk bisa bersinar di ajang demokrasi lima tahunan ini. Salah satunya ada di diri Syarifah Dwi Meutia Sari, SH atau akrab disapa Meutia, caleg Partai Hanura nomer urut 4 Dapil 7 Jatim (Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek) karena memiliki bekal ekonomi dan kemampuan berorganisasi serta berpolitik yang matang.

Wanita yang masih kelihatan cantik dan segar di usia 39 tahun ini berprofesi sebagai kontraktor dan supplier oil dan gas. Track Record Meutia sebagai kader tulen Partai Hanura sampai sekarang masih teruji dan pernah menjabat Wakil Ketua DPD Partai Hanura Jatim (1998-2000), Wakil Bendahara DPD Partai Hanura Jatim (2000-2015) dan Wakil Ketua Gema Hanura (2012-2017). Dalam berorganisasi, alumnus Fakultas Hukum (FH) Unair itu aktif sebagai Bendahara Iwapi (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Surabaya (2012-2017) dan Ketua Spindo (Serikat Pekerja Sektor Informal Indonesia) masa jabatan 2012-2017.

Alasan Meutia bersedia menjadi caleg cukup sederhana, sebab dia menginginkan perubahan dan pembenahan bagi bangsa Indonesia. Dirinya yakin memiliki komitmen, integritas, dan idealisme untuk berkarya yang terbaik. Persamaan gender dan perbaikan nasib bagi pekerja wanita di dalam atau di luar negeri, menjadi salah satu prioritas Meutia bila kelak diberi amanah untuk menjadi wakil rakyat. Tidak ketinggalan peningkatan pendidikan dan kesehatan, khususnya untuk masyarakat menengah kebawah selalu diperjuangkannya.

"Saya mempunya visi dan misi 'Sekawan Pas' yang artinya selalu berkarya, berwawasan, pendidikan, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan," ucapnya mantap sewaktu ditemui di sebuah kedai kopi salah satu mall di Surabaya, Senin (10/06).

Mengenai strategi bersosialisasi di Dapil 7 Jatim, Meutia memilih intens melakukan pendidikan politik ke masyarakat, khususnya yang sudah mempunyai hak pilih agar 'melek' politik. Tujuannya supaya masyarakat lebih objektif dan sesuai hati nurani dalam memilih caleg yang bermoral, cakap, dan tentu tidak melupakan konstituen apabila kelak terpilih.

"Masyarakat jangan pilih kucing dalam karung. Money politic atau politik uang memang bisa membuat terlena. Tetapi yang perlu diingat, politik uang itu bisa menjadi racun, karena kemudian kedepannya para caleg yang terpilih akan melupakan masyarakat dan berhasrat mementingkan kebutuhan dirinya saja. Money politic no, cost politic yes, silahkan masyarakat mengambil uang dari caleg itu, namun pilih sesuai dengan hati nurani," serunya sembari mengakhiri perbincangan. (Yudha)

SEMARANG – Sanksi yang dijatuhkan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI terhadap personel PSIS membuat gerah Yoyok Sukawi. CEO PT Mahesa Jenar Semarang (MJS) ini bakal mengambil tindakan untuk menyelamatkan armadanya dengan membentuk tim pembelaan.

Komdis PSSI melalui ketuanya Hinca Panjaitan menyampaikan bahwa dari kubu PSIS ada 24 personel yang dijatuhi sanksi. Mereka terdiri dari 18 pemain dan enam ofisial tim, termasuk manajer, pelatih beserta asistennya.

“Kami akan bentuk tim khusus untuk mereka yang terkena sanksi. Tim ini akan bertugas memberikan pembelaan sesuai aturan PSSI, FIFA dan kode disiplin PSSI 2014,” kata Yoyok di Sekretariat PSIS, Jalan Ki Mangunsarkoro, Jumat (21/11).

Hanya saja, kata dia, tim tersebut akan mulai bekerja setelah turunnya surat resmi terkait sanksi yang dijatuhkan Komdis. “Sampai saat ini kami masih menunggu surat resminya. Setelah itu, tim akan mempelajari untuk menyusun materi pembelaan di Komisi Banding (Komding),” tegasnya.

Menurut Yoyok, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab klub terhadap seluruh komponen tim PSIS, baik pemain maupun ofisial yang terkena sanksi akibat tudingan memainkan sepakbola gajah saat bertemu PSS Sleman.

“Ketua tim, kami akan menunjuk Pak Kairul Anwar (GM PSIS). Beliau nantinya akan dibantu beberapa pengacara untuk memberi pembelaan. Intinya, kami tidak akan lepas tangan dan tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tandas politisi Demokrat ini.

Sesuai keputusan Komdis yang dibacakan Hinca Panjaitan, Kamis (20/11), ke-24 personel PSIS dijatuhi hukuman cukup berat. Mereka dilarang beraktivitas sepakbola mulai satu tahun hingga seumur hidup. Mereka juga dibebankan membayar denda yang mencapai Rp 2 miliar. (*)

Add new comment