PAULA SINJAL SH

Nama Lengkap PAULA SINJAL SH, MSI  
Nama tanpa gelar PAULA SINJAL SH  
Foto foto PAULA SINJAL SH Klik di foto untuk foto yang lebih besar

Data Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat 2014
Provinsi / Dapil SULAWESI UTARA / 1
Jenis Kelamin P
Profil dari situs KPU pdf/35504-paula-sinjal-sh.pdf
Partai Partai Demokrat
Urutan 2
Kabupaten / Kota tempat tinggal calon JAKARTA SELATAN
Tanggal Lahir  

Data Social Media
Blog  
Facebook
Twitter
Wikipedia
Artikel
No Judul URL    

 

 

Comments

2 Paula Sinjal, MSi (Manado, 8 Oktober 1967)(P)(Jakarta Selatan)
-anggota FDemokrat DPR 2009-2014 (PAW E.E. Mangindaan yang jadi menteri)
-sekretaris Dept Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Demokrat
-koordinator Wilayah Sulut Demokrat
-wakil sekjen PP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI)
-anggota Dewan Pembina Ikatan Kerukunan Kawanua Minahasa Selatan
-ketua Rukun Wauran Sulut
-alumnus S2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Jakarta (2011)
-mantan istri pengacara Humphrey Djemat
-anggota Panja RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, Panja Perubahan UU Jalan, Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara, Panja RUU Aparatur Sipil Negara, Panja Mafia Pemilu, Panja RUU Desa, Panja RUU Ormas
-anggota Pansus RUU Transfer Dana
-memperjuangkan pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow, Kota Langowan, Kota Tahuna, dan Kab Talaud Selatan
-menganggap kasus dugaan malpraktik 3 dokter di Manado sebagai momentum merevisi UU Kedokteran
-memecahkan rekor menyelenggarakan pengobatan gratis (100 kali dalam 2 tahun di 15 kab/kota se-Sulut)
-menyatakan perlu ada UU Pembantu Rumah Tangga untuk memberi kepastian hukum dalam hubungan PRT dan majikan
-wakil ketua Kaukus UU Desa DPR
-menyatakan revisi KUHAP harus menjamin penegakan hak asasi manusia
-bersama BNN menyelenggarakan kontes Ratu Waria Pantai di Manado (2012) sebagai bagian sosialisasi bahaya narkotika dan HIV/AIDS
-menyatakan kebijakan moratorium penambahan PNS perlu dilanjutkan (2012)
-berpendapat bahwa pesawat khusus kepresidenan bukan kemewahan, tapi demi efisiensi perjalanan presiden (2012)
-mengusulkan UU Pengelolaan Perbatasan (2011)
-menyatakan Indonesia perlu peningkatan pengamanan perbatasan supaya tidak terjadi lagi penyerobotan pulau (2010)
-menyatakan acara infotainment televisi tidak mendidik, sering memfitnah, dan mengabaikan aspek ideal jurnalistik, sehingga setuju diadakan sensor terhadap infotainment (2010)

Sumber: http://litsuscaleg2014.wordpress.com/2014/04/07/sulawesi-utara/

Add new comment