provinsi id 81 JOHN PIERIS

Tokoh Indonesia

JOHN PIERIS

Nama Lengkap Prof. Dr, JOHN PIERIS, S.H.,M.S.  
Nama tanpa gelar JOHN PIERIS  
Foto foto JOHN PIERIS Klik di foto untuk foto yang lebih besar

 

Data Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah 2014
Provinsi MALUKU
Jenis Kelamin L
Kabupaten / Kota tempat tinggal calon JAKARTA SELATAN

 
   

 

Data Social Media
Blog  
Facebook https://www.facebook.com/john.pieris
Twitter
Wikipedia
Artikel
No Judul URL    
1 Wajah DPR dan DPD, 2009-2014: latar belakang pendidikan dan karier http://books.google.co.id/books?id=i5UP5the_QkC&pg=PA702&lpg=PA702&dq=Prof.+Dr,+JOHN+PIERIS,+S.H.,M.S.&source=bl&ots=naT9cx-D0J&sig=R5j1Nvs2dhN-V

Artikel Terkait

No Judul
1
2 DPR, DPD Belum Sepakat Sidang Bersama Soal Pidato APBN SBY
3 Pimpinan DPD konsultasi ke MPR terkait amandemen kelima UUD
4 DPR-DPD agar ubah tatib sikapi putusan MK
5 Tata Tertib DPD RI dinilai cacat formil dan materil
6 Pemilihan pimpinan DPD RI diperkirakan akan ramai
7 DPD RI Sampaikan DIM RUUK kepada DPR
8 DPD Nilai Komisi II Langgar Konstitusi
9 Gayus Lumbuun : Ada Indikasi Pelemahan KPK
10 Ketua MPR sampaikan kerukunan antarumat Indonesia saat kunjungi Vatikan
11 DPD tawarkan diri pimpin MPR, kata Bambang Sadono
12 PKPI, Bersatu dan Berjuang Untuk Kemajuan Bangsa
13 Tata Tertib DPD RI dinilai cacat formil dan materil
14 Pemilihan pimpinan DPD RI diperkirakan akan ramai
15 Gubernur Bangga Leimena Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional
16 DPD RI Sampaikan DIM RUUK kepada DPR
17 PKPI, Bersatu dan Berjuang Untuk Kemajuan Bangsa
18 DPD Nilai Komisi II Langgar Konstitusi
19 Jika presidential threshold 20-25 Persen akan tampil dua pasangan capres
20 Prita Peroleh Dukungan Moral dari DPD RI
21 Nama Hasil Pansel Pimpinan KPK Perlu Dipertimbangkan
22 MPR gelar FGD reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN
23 DPD: Isolasi Atas Susno Berlebihan
24 MPR Perlu Atasi "Konflik" DPR-DPD RI
25 MPR Perlu Atasi "Konflik" DPR-DPD RI
26 MK Tunggu Keputusan MPR Soal Capres Independen
27 DPD setujui amendemen UUD untuk masukkan GBHN
28 Senator: penerbitan Perppu MK atasi kekosongan integritas
29 Gubernur Bangga Leimena Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional
30 Kalangan DPD desak reformulasi sistem perencanaan pembangunan
31 Prita Peroleh Dukungan Moral dari DPD RI
32 DPD setujui amendemen UUD untuk masukkan GBHN
33 Penguatan DPD dinilai bisa menjadi kekuatan penyeimbang
34 MPR susun tahapan untuk realisasikan GBHN
35 Buku "Presiden Flamboyan, SBY" Diluncurkan
36 Gayus Lumbuun : Ada Indikasi Pelemahan KPK
37 KPK Diusulkan Jadi Lembaga Permanen
38 Sosok Ketua KPK di Mata Wakil Rakyat
39 DPR-DPD agar ubah tatib sikapi putusan MK
40 MPR susun tahapan untuk realisasikan GBHN
41 DPD Mengusulkan Capres-Cawapres Independen
42 Ketua MPR sampaikan kerukunan antarumat Indonesia saat kunjungi Vatikan
43 Vatikan akui Pancasila kunci kerukunan antar umat beragama
44 DPD Siap Uji Calon Anggota BPK
45 DPD RI memaksimalkan kinerja
46 Jika presidential threshold 20-25 Persen akan tampil dua pasangan capres
47 Des Alwi: Barang Peninggalan Leimena Perlu Dirawat
48 Penguatan DPD dinilai bisa menjadi kekuatan penyeimbang
49 Sosok Ketua KPK di Mata Wakil Rakyat
50 MPR gelar FGD reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN
51 Pimpinan DPD konsultasi ke MPR terkait amandemen kelima UUD
52 DPR sudah ingatkan Jokowi soal BG
53 Anggota DPD Maluku Nilai Susunan Kabinet Nihilkan Kearifan
54 Sistem ketatanegaraan Indonesia belum sempurna
55 MPR Perlu Turun Tangan Atasi Konflik DPR-DPD
56 DPD: Isolasi Atas Susno Berlebihan
57 Buku "Presiden Flamboyan, SBY" Diluncurkan
58 John Pieris: terjadi kekacauan sistem ketatanegaraan
59 DPD tawarkan diri pimpin MPR, kata Bambang Sadono
60 KPK Diusulkan Jadi Lembaga Permanen
61 DPD optimistis MK kabulkan judicial review UU MD3
62 Kalangan DPD desak reformulasi sistem perencanaan pembangunan
63 DPR, DPD Belum Sepakat Sidang Bersama Soal Pidato APBN SBY
64 DPD Ingatkan DPR Taati Sistem Ketatanegaraan
65 Sekjen Gerindra: Belum Perlu Capres Independen
66 Nama Hasil Pansel Pimpinan KPK Perlu Dipertimbangkan
67 DPD Bantu Rp50 Juta untuk Prita
68 Senator: penerbitan Perppu MK atasi kekosongan integritas
69 MK Tunggu Keputusan MPR Soal Capres Independen
70 Tatib DPD dibahas ulang, Nurmawati akui tatib bermasalah

 

Footer. Made in 2023.